Pertanda Buruk bagi Honorer, Masa Kontrak PPPK Tak Disesuaikan Usia Hanya Uji Coba

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Polemik kontrak kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) rupanya masih ada. Hal itu diungkapkan oleh Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Kabupaten Banyuwangi, Mohamad Sanur.

Menurutnya, masih banyak pemerintah daerah (pemda) yang mengontrak PPPK tak berdsasarkan usia honorer, tetapi disamaratakan satu tahun.

Yang membuat ironis, kontrak satu tahun itu hanya uji coba sehingga merugikan para honorer. Sebab. sewaktu-waktu kontrak bisa diperpanjang dan bisa juga dihentikan.

Seharusnya, pemda memahami Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mengacu pada masa kontrak minimal satu tahun dan maksimal lima tahun.

Sebetulnya, pemda bisa mengambil kontrak yang lima tahun, apalagi kalau usia honorer masih jauh dari batas usia pensiun (BUP).

"Faktanya, pemda mengambil masa kontrak kerja satu tahun, padahal cukup banyak yang usianya masih jauh dari BUP," kata Sanur kepada JPNN.com, Rabu (11/5).

Penyebab pemda memilih kontrak satu tahun harus diselidiki lebih dalam lagi karena ada dugaan beberapa faktor pemilihan hal itu.

Sanur beranggapan anggaran gaji PPPK hanya berlaku satu tahun atau ditransfer pusat lewat dana alokasi umum (DAU) dialihkan ke lainnya oleh pemda.