Akademisi Unair: Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia Meningkat 800 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jagat media sosial sedang dihebohkan dengan aksi speak up dari MS, salah satu pegawai komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat yang mengaku telah mendapatkan kekerasan seksual dari teman kantornya.

Dalam pengakuan tertulisnya yang tersebar dalam pesan berantai WhatsApp tersebut MS mengaku
sangat trauma.

Mirisnya ketika ia melaporkan apa yang dialaminya pada pihak kepolisian, Polsek gambir, pada tahun 2019 diremehkan begitu saja. Pihak Polsek malah mengatakan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Mengapa bisa penegak hukum macam polisi menganggap remeh kasus seperti itu?

Dalam webinar Kementerian Kesetaraan Gender BEM FH UNAIR, Let’s Do IT #6, narasumber Khristianti Weda dari Direktur Lokal HopeHelps Unair mengatakan aparat penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia memang masih belum paham tentang kasus kekerasan seksual. Mereka kerap kali memiliki bias gender dan tidak berperspektif korban.

"Tak jarang pula korban kekerasan seksual harus ditanyai oleh kepolisian pertanyaan yang relevan dan melecehkan. Jadi seakan-akan bahwa korbannya yang salah karena melanggar norma kesusilaan, padahal sejatinya itu murni salahnya pelaku," terannya

Menurut Weda sistem peradilan tersebut tambah diperparah dengan hukum karet seperti UU ITE dan UU Pornografi yang juga sama.

"Orang-orang yang angka bicara menganai ketidakadilan yang dialaminya malah dipenjara atas nama pencemaran nama baik," ujar alumni FH Unair tersebut.