BPJS Kesehatan Terblokir, Ratusan Ribu Warga Miskin Sengsara, KSPI Tuding Pemprov Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sukarelawan Kesehatan Jamkes Watch Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan demonstrasi bersama 500-an buruh di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (19/1). 

Dalam aksi tersebut, mereka meminta saat audiensi nanti, DPRD bisa menghadirkan pula Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan Jawa Timur.

Sekretaris Jamkes Watch KSPI Jatim, Nuruddin Hidayat mengatakan pihaknya menuntut Pemprov dan DPRD Jawa Timur untuk menolak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan rakyat miskin atau tidak mampu yang dibiayai oleh pemerintah.

"Pastikan warga Jawa Timur yang terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan oleh pemprov dapat mengakses layanan kesehatan, baik untuk rawat jalan maupun inap," ujarnya tertulis, Selasa (18/1).

Nuruddin pun mendesak pembentukan tim kecil dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengatasi dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Pemprov Jawa Timur.

Dengan begitu, masyarakat miskin atau tidak mampu dapat dibantu untuk mengakses layanan kesehatan.

"Sampai kepesertaan BPJS Kesehatan warga miskin dan tidak mampu tersebut dibiayai kembali oleh Pemprov Jawa Timur," imbuhnya.

Nuruddin juga mendorong pembukaan kanal pengaduan bagi rakyat miskin dan tidak mampu yang terdampak guna mengetahui apa yang harus dilakukan agar dapat mengakses layanan kesehatan.