BPJS Kesehatan Terblokir, Ratusan Ribu Warga Miskin Sengsara, KSPI Tuding Pemprov Jatim

"Pemprov Jawa Timur wajib berperan aktif mengkoordinasikan dengan pemda dan pemerintah pusat untuk memastikan warga miskin/tidak mampu dapat mengakses pelayanan kesehatan," tuturnya.

Nuruddin menjelaskan saat ini sebanyak 622.986 jiwa warga Jatim tidak memiliki jaminan kesehatan. 

Menurutnya, Pemprov Jatim terkesan lempar tanggung jawab dengan meminta pemkab dan pemkot untuk mengambil alih pembayaran iuran BPJS Kesehatan rakyat miskin Jawa Timur tersebut. 

"Hal tersebut menjadi ironi karena di waktu yang bersamaan realisasi APBD Jawa Timur tertinggi di Indonesia," keluhnya.

Dia menilai penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut dilakukan secara sepihak karena tanpa adanya sosialisasi ataupun pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta.

Akibatnya, banyak pengaduan dari warga miskin Jawa Timur yang masuk ke sukarelawan Kesehatan Jamkes Watch – KSPI Jatim.

"Pengaduan-pengaduan tersebut terkait dengan gagalnya mereka untuk mengakses layanan kesehatan," tandas Nuruddin. (mcr23/jpnn)