UB Malang Nyatakan Data Pemerintah Soal Penduduk Miskin Ekstrem Tak Sesuai Kondisi Riil
jatim.jpnn.com, MALANG - Ahli Kebijakan Sosial Universitas Brawijaya, Dr. M Lukman Hakim menyatakan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) masih belum mewakili kondisi riil di lapangan.
Akibatnya, sejumlah kebijakan pun terpengaruh dan kurang menjangkau seluruh sasaran.
"Hasil survei yang dilakukan BPS soal penduduk miskin ekstrem dengan data kami berbeda," ucapnya Kamis, (30/12).
Tim dari Universitas Brawijaya (UB) sebelumnya melakukan survei pada 1-10 Desember 2021 dengan cara verifikasi data pada kepala desa di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Probolinggo, dan Bangkalan.
Sebagai pembanding, mereka mengacu SK Bupati Bojonegoro, Lamongan, Probolinggo, dan Bangkalan tentang data penduduk miskin ekstrem 2021.
Ukuran kemiskinan ekstrem dilihat dari pendapatan per keluarga di bawah standar paritas daya beli, yakni USD 1,9 per hari atau Rp. 27.303 dengan kurs rata-rata satu dolar bernilai Rp 14.300.
Hasilnya, warga miskin ekstrem di masing-masing kabupaten yakni 0,7 persen di Lamongan (1191), 1,6 persen di Probolinggo (3672), 4,3 persen di Bojonegoro (7162), dan 4,9 persen di Bangkalan (10617).
Sedangkan data milik BPS Jawa Timur 2021, terdapat 772,63 ribu penduduk berstatus miskin yang tersebar di empat kaupaten di Jawa Timur lokasi survei.
Dalam mengatasi kemiskinan yang ekstrem pemerintah harus menggunakan data yang valid dan terkini
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
