Didemo Mahasiswa, Dinsos Sumenep Bantah Lakukan Penggelembungan Data Warga Miskin

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kabupaten Sumenep membantah tegas tudingan telah melakukan penggelembungan data warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Pemkab Sumenep.

"Tudingan pemkab telah melakukan mark up data DTKS tidak benar karena data yang kami sajikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan," kata Sekretaris Dinsos-PPPA Sumenep, Kusmawati, Kamis (17/4).

Dia menyebutkan bahwa perbedaan jumlah data warga miskin antara pihaknya dan Badan Pusat Statistik (BPS) disebabkan oleh perbedaan waktu rilis data, bukan manipulasi.

Misalnya, BPS merilis data kemiskinan pada bulan Desember, sedangkan Dinsos Sumenep pada bulan Maret.

"Jangankan beda bulan, berbeda hari saja bisa, maka datanya juga akan berbeda karena data di DTKS itu fluktuatif dan selalu kami update," katanya.

Pernyataan itu merespons aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU). Mahasiswa menuding adanya ketidaksesuaian data antara BPS dan Dinsos-PPPA yang berpotensi digunakan untuk kepentingan politik.

Mahasiswa menyebut data kemiskinan versi Dinsos mencapai 277.000 KK atau sekitar 647.000 jiwa, jauh berbeda dengan versi BPS yang hanya mencatat 196.420 KK.

"Kalau ada kekeliruan akan kami koreksi. Tapi jika disebut ada kepentingan kelompok tertentu, itu tidak benar," tandas Kusmawati.