Soroti Rupiah Digital, Dosen Bisnis UPN Beber Dampak Bagi Ekonomi di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tren transaksi digital terus meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia. Hadirnya layanan dompet digital, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi sistem pembayaran digital menjadi motor utama dalam percepatan transformasi keuangan.

Salah satu gebrakan besar dalam ekosistem keuangan digital adalah pengembangan Rupiah Digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). CBDC diterbitkan langsung oleh bank sentral dan memiliki kekuatan hukum setara dengan uang kertas maupun logam.

Digitalisasi juga mendorong inklusi keuangan. Banyak masyarakat di pelosok yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan kini bisa menikmati layanan keuangan digital melalui mobile banking, fintech lending, dan QRIS.

Dosen Bisnis Digital UPN Veteran Jatim Iswanda F Satibi menilai konsep itu mirip dengan M-Pesa di Kenya yang sukses meningkatkan inklusi keuangan. Namun, Rupiah Digital memiliki keunggulan lebih karena dijamin bank sentral sehingga lebih aman dan stabil dibandingkan dompet digital swasta.

Menurutnya, CDBC dapat menyederhanakan transaksi lintas negara. Bank Indonesia saat ini bergabung sebagai observer dalam proyek mBridge, kolaborasi antarbank sentral dari Cina, Hong Kong, Thailand, dan Uni Emirat Arab untuk menguji penggunaan wholesale CBDC dalam transaksi internasional.

"Kalau proyek ini sukses, Rupiah Digital berpotensi digunakan dalam ekspor-impor, remitansi pekerja migran, hingga investasi asing," kata Iswanda dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3).

Dia menjelaskan dari sisi regulasi, UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK telah memasukkan 'uang digital' dalam definisi rupiah, memperkuat landasan hukum bagi implementasi CBDC.

Saat ini, Bank Indonesia telah menyelesaikan tahap Proof of Concept (PoC) untuk wholesale CBDC, sebelum nantinya diperluas ke sektor digital securities dan akhirnya retail CBDC untuk masyarakat umum.