Pengurus Danantara Rangkap Jabatan, Pengamat: Seharusnya Dilarang

Dalam UU Nomor UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pasal 23. Pasal 23 UU Kementerian Negara menyatakan, “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau. c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.

”Kalau baca UU No 39 Tahun 2008 itu dilarang menteri rangkap jabatan apapun, karena menteri jabatan public,” katanya.

Menurutnya, desakan agar mundur itu bukan berarti meragukan kompetensi para pengurus BPI Danantara termasuk dewas.

Namun, agar mereka bisa lebih fokus dalam mengelola investasi BPI Danantara bisa melahirkan profit yang berguna untuk kesejahteraan rakyat.

"Saya yakin mereka punya kompetensi tinggi. Bahkan, CEO BPI Danantara semula kan bukan Pak Rosan. Sudahlah semua orang juga tahulah. Nah, di antara orang-orang yang kompeten itu punya jabatan strategis lain. Ini yang dikhawatirkan menimbulkan conflict of interest," imbuhnya.

"Saya kira, semua yang masih menjabat Menteri atau wamen di KMP harus mundur dong. Mulai Rosan, Donny, Erick Thohir dan Sri Mulyani harus mundur sehingga negara bisa tidak bergantung kepada utang dan menciptakan lapangan kerja, menuju kesejahteraan rakyat," kata dia.

Secara struktur, kata Hardjuno, BPI Danantara harus jelas.  Konsekuensinya itu tadi, tidak boleh rangkap jabatan.

"BPI Danantara ini tidak main-main, mempertaruhkan dana publik. Dari dana efisiensi anggaran yang berasal dari rakyat yang ngos-ngosan dipungut pajaknya," imbuhnya.