Pengamat Nilai Usulan DPD RI Alokasikan Dana Zakat untuk MBG Asal Bunyi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari zakat yang terkumpul di lembaga zakat.

Menanggapi usulan itu, Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai wacana itu makin menambah daftar kegaduhan sekaligus bukti ketidakpahaman Ketua DPD RI dalam tata kelola keuangan negara.

“Ini bukan soal kreatif atau tidaknya ide, tetapi soal keberpihakan terhadap prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab,” kata Hardjuno di Surabaya, Senin (20/1).

Dia menjelaskan dana zakat sudah diatur penggunaannya dalam syariat Islam. Dengan mengalihkannya untuk program MBG, justru akan menimbulkan polemik.

“Usulan itu asal bunyi (asbun) maka harus ditentang. Pasalnya, semangatnya tidak sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” ujarnya.

Menurutnya, wacana penggunaan dana zakat makin memperlihatkan pimpinan DPD RI tidak peka terhadap situasi dan kondisi bernegara dan pemerintahan baru yang sedang menata banyak hal sesuai track. Karena itu, Hardjuno berharap usulan terkait dana zakat tidak berlanjut.

“Zakat itu fungsinya untuk kemaslahatan umat, sudah diatur kualifikasi penerimanya, fungsikan saja untuk itu. Cukup diawasi pelaksanaannya. Jangan dipakai untuk hal-hal di luar ketentuan yang sudah diatur dan baku,” tuturnya.

Hardjuno mengingatkan DPD RI agar lebih fokus pada kebijakan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan akuntabilitas.