Pengurus Danantara Rangkap Jabatan, Pengamat: Seharusnya Dilarang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang menaungi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Prabowo telah menunjuk susunan pengurus Danantara. Mereka yang dipilih untuk menahkodai BPI Danantara juga mengembang jabatan lainnya.

Menteri Investasi dan Hirilisasi Rosan Roeslani ditunjuk sebagai CEO, Wakil Menteri BUMN Dony Oskario sebagai Chief Operating Officer (COO).

Menteri BUMN Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai anggota Dewan Pengawas.

Menanggapi hal itu, pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai seharusnya pengurus BPI Danantara dilarang rangkap jabatan.

Hal tersebut untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan maka pengurus BPI Danantara  yang merangkap jabatan sebaiknya mengundurkan diri.

Pasalnya, tanggung jawab badan baru ini sangat besar karena mengelola dana besar yakni US$20 miliar yang setara Rp360 triliun (kurs Rp16.000/US$), berasal dari program efisiensi anggaran.

"Artinya m, modalnya dari APBN. Ingat, 70 persen APBN berasal dari pajak yang dipungut dari rakyat yang hidupnya sudah ngos-ngosan. Jadi, enggak main-main. Sebaiknya memang harus mundur," ucap Hardjuno di Surabaya , Selasa (25/2).