BPN Jatim Sebut HGB Grha Wismilak Cacat Administrasi, Ini Penjelasannya

Usulan itu diajukan seusai melakukan rapat koordinasi dengan Polda Jatim.

“Kami sudah diusulkan pada 31 Juli lalu dan tentunya masih perlu gelar perkara,” tuturnya.

Dia menilai pembatalan itu tidak serta merta dikabulkan lantaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 menegaskan apabila pemberian hak atas tanah sudah lebih dari lima tahun maka tidak bisa dibatalkan.

“Jadi, mungkin dari kementerian mensimulasikan pakai PP itu. Pembatalan saat ini belum bisa dilaksanakan karena penerbitan HGB itu dari lima tahun,” ucap Jonahar. (mcr23/jpnn)