Ratusan Petani Kepung DPRD Jatim Bawa 8 Tuntutan Soal Antikorupsi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan petani yang tergabung dalam Koalisi Petani Anti-Korupsi Jawa Timur (Kapak Jatim) mengepung Kantor DPRD Jatim melakukan aksi demonstrasi, Kamis (27/7).

Koordinator aksi M Trijanto dalam orasinya menyampaikan para petani ingin Jawa Timur menjadi barometer nasional dalam hal pengelolaan pemerintahan, khususnya terhadap kelompok petani.

Selama ini, kata dia, Pemprov Jatim kerap mendapatkan program kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Totalnya mencapai 45,48 persen dari total di seluruh Jawa.

“Jawa Timur termasuk provinsi paling banyak menerima program KHDPK. Jawa Timur merupakan provinsi paling luas untuk KHDPK dibandingkan provinsi lain,” kata Trijanto.

Sayangnya, program tersebut dikotori oknum-oknum tak bertanggung jawab yang berupaya menggagalkan program perhutanan sosial.

“Mereka ini selalu menjanjikan bisa mendapatkan SK bagi petani untuk mendapatkan program KHDPK. Namun, harus membayar sejumlah uang. Ini sangat meresahkan,” ucapnya.

Program tersebut seharusnya bisa dimaksimalkan penyerapan atau perluasan dan pemerataan lapangan usaha bagi petani di daerah.

“Bisa juga membantu meningkatkan pendapatan bagi petani di daerah,” ujarnya.