Soroti RKUHAP, Akademisi Unair dan UMM Ingatkan Risiko Tumpang Tindih
Kamis, 27 Maret 2025 – 20:02 WIB
Tiga akademisi menyoroti RKUHAP yang dinilai bisa menyebabkan satu lembaga otoritet dan tidak terkontrol. Foto: Source for JPNN
“Ini untuk memastikan bahwa masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana itu tahu batas-batas kewenangannya. Jika kewenangannya sumir akan terjadi tumpang tindih," ujarnya.
Dengan berbagai masukan dari akademisi dan pakar hukum, pembahasan RKUHAP diharapkan dapat lebih memperjelas batasan wewenang antar lembaga penegak hukum agar tercipta sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. (mcr12/jpnn)
3 Akademisi menyoroti RKUHAP, tanpa diferensiasi fungsional bisa menyebabkan satu lembaga otoriter dan tak terkontrol.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
