PBH Perhakhi Nilai Penerapan Dominus Litis dalam RUU KUHAP Timbulkan Tumpang Tindih

"Bukan menimbulkan multitafsir baru yang men-trigger terjadi konflik kepentingan penegakan hukum antarinstitusi dan tumpang tindih kewenangan-kewenangan," tuturnya.

Hal itu, kata dia, membuat ketidakjelasan penegakan hukum. Kedua institusi ini berwenang menghentikan perkara pidana apabila RKUHAP tersebut disahkan. Selain kewenangan penuntutan, jaksa juga memiliki kewenangan pengendalian penyidikan.

"Ini tentu berpotensi terjadinya abuse of power dalam proses penegakan hukum dalam menciptakan kepastian hukum," kata Pitra. (mcr12/jpnn)