Pengamat Nilai Pemerintah Harus Berani Hentikan Pembayaran Obligasi Rekap BLBI

"Langkah itu tidak hanya akan meringankan beban APBN, tetapi memberikan kelegaan bagi rakyat yang sudah terbebani oleh kenaikan harga-harga dan inflasi. Naik PPn dapat Rp100 triliunan, tetapi harga-harga melambung tinggi daya beli makin tergerus, bandingkan dengan moratorium pembayaran bunga rekap BLBI," ucapnya.

Hardjuno mengakui keputusan untuk menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI memerlukan keberanian politik yang besar.

Pasalnya, kebijakan ini bisa menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh pembayaran obligasi rekap.

“Namun, jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, ini adalah langkah yang harus diambil. BLBI adalah masa lalu yang sudah selesai, dan beban yang ditimbulkan tidak seharusnya terus menjadi warisan untuk generasi mendatang," kata dia.

Dia mengingatkan bahwa subsidi energi adalah kebutuhan mendasar bagi rakyat kecil, dan pengurangan subsidi hanya akan memperlebar ketimpangan sosial.

“Jangan sampai pemerintah memilih jalan mudah dengan membebani rakyat melalui kenaikan PPn dan pengurangan subsidi energi, sementara beban berat BLBI tetap dibiarkan,” tuturnya.

Apabila pemerintah berani menghentikan pembayaran obligasi rekap BLBI, Hardjuno optimis bahwa langkah ini akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk program pembangunan yang pro-rakyat.

"Keputusan ini bukan hanya soal angka, tetapi soal keberpihakan pemerintah. Apakah ingin mengutamakan kepentingan rakyat, atau terus tunduk pada warisan kebijakan yang sudah tidak relevan,” pungkas Hardjuno. (mcr23/jpnn)