Begini Mekanisme Pengajuan Pencekalan Seseorang Agar Tak Keluar Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya bakal mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tannur agar tidak keluar negeri.

Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk kembali membawa kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur ke persidangan.

Pasalnya, Gregorius Ronald Tannur dinyatakan bebas oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Lalu, bagaimana mekanisme pengajuan untuk mencekal seseorang keluar negeri?

Kabid Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jatim Darori menjelaskan permohonan pencekalan dan penangkalan bisa diajukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) meliputi kepolisian, MA, KPK, BNN, dan lembaga lain.

Hal itu berdasarkan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM nomor 38 tahun 2021 tentang tata pencegahan dan penangkalan.

Dia menjelaskan APH yang mengajukan daftar pencekalan harus memberikan identitas dan alasan yang jelas.

“APH yang mengajukan daftar pencekalan tadi itu harus memuat identitas jelas. Ada nama, tempat tanggal lahir, alamatnya, umurnya alasan kasusnya apa, dan jangka waktu pencekalan. Kemudian, jika orang ini sudah memiliki NIK, atau memiliki identitas lain harus dimasukan dalam rangka pengawasan,” kata Dorori, Rabu (31/7).