Wali Kota Surabaya Minta Regosek Dipisahkan Sesuai KTP, Pemerintah Pusat Harap Atensinya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Data hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2023 di Surabaya diminta dipisahkan berdasarkan KTP.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berharap dengan begitu, intervensi yang dilakukan pemkot setempat untuk warga miskin dapat lebih tepat sasaran.

"Data Regsosek selalu mengatakan kemiskinan di Surabaya sekian, tetapi itu karena warga luar Surabaya yang mengekos di Surabaya juga dimasukkan," kata Eri Cahyadi dalam keterangannya, Minggu (15/10).

Pemerintah kota padahal tidak bisa menganggarkan APBD untuk warga luar Surabaya.

"Jadi misalnya, Surabaya kemiskinan 1 persen (pemkot yang menilai). Namun, yang dari BPS bisa keluar 2 persen. Karena apa? (warga) non-Surabaya juga dimasukkan," ujar Eri.

Menurut dia, pemkot tidak bisa menganggarkan APBD untuk intervensi kepada masyarakat miskin yang bukan warga Surabaya. Makanya, perlu ada pemisahan data antara warga Surabaya dan non-Surabaya.

Di samping itu, Eri mengungkapkan pemisahan data Regsosek berdasarkan KTP itu juga menjadi keluhan dari bupati dan wali kota lainnya.

Menurutnya, hal itu karena data yang tidak sesuai akan menyulitkan pemerintah daerah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan.