Sejumlah Partai Mencibir Buruknya Pengelolaan APBD Pemkab Jember 2020

jatim.jpnn.com, JEMBER - Sejumlah partai menyoroti buruknya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Jember tahun anggaran 2020.

"Setelah mendapatkan opini disclaimer pada 2019, kini mendapatkan Opini Tidak Wajar pada 2020. Tidak pernah ada dalam sejarah, pemerintah daerah di Jawa Timur mendapatkan dua prestasi pahit itu," kata juru bicara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mufid dalam rapat paripurna, di DPRD Jember, Kamis (1/6).

FKB juga merekomendasikan kepada Bupati Jember untuk meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kehadiran BPK bertujuan agar proses pertanggungjawaban APBD Pemkab Jember 2021 bisa mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Memperbaiki Jember yang sudah kadung carut-marut itu tidak bisa dilakukan satu arah, karena hal itu kerja besar yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan seluruh stakeholder, termasuk organisasi kemasyarakatan," ujarnya pula.

Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi PKS Feni Purwaningsih yang prihatin soal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 yang mendapatkan opini tidak wajar dari BPK.

Dia menjelaskan APBD Pemkab Jember 2020 yang tidak melalui pengesahan DPRD menunjukkan hasil dari kepemimpinan yang kurang baik.

"Kami juga menyesalkan serapan realisasi anggaran yang belum maksimal, sehingga berdampak kurang masifnya pembangunan Jember," katanya lagi. (mcr6/antara/jpnn)