KLHK Bantah Tudingan Izin Bukan Lahan Era Jokowi Jadi Penyebab Bencana Alam di Indonesia
Sedangkan, pada era Presiden Jokowi hingga tahun 2020, ada izin 113 unit seluas lebih dari 600 ribu hektare, dimana 22 lokasi tersebut dengan luas lebih dari 218 ribu hektare telah memperoleh persetujuan prinsip pelepasan antara tahun 2012–2014.
'”Dengan demikian, lebih dari 91 persen pelepasan kawasan hutan atau seluas lebih dari 6,7 juta hektare selama 36 tahun terakhir berasal dari era sebelum Pak Jokowi dan Ibu Siti Nurbaya menjabat,” ungkap Nunu.
Sementara itu, data Hutan Tanaman Industri (HTI) hingga Desember 2020, tercatat izin dikeluarkan lebih dari 11,2 juta hektare.
Khusus untuk di era Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya izin dikeluarkan sebanyak 1,2 juta hektare atau hanya 10,7 persen dari keseluruhan izin yang diberikan sebelumnya.
''Itu pun dari izin tersebut, hampir 590 ribu hektare sebenarnya telah memperoleh persetujuan prinsip dari Menteri tahun 2011–2014,” ujar Kepala Biro Humas KLHK tersebut.
“Jadi, sebenarnya izin yang dikeluarkan di era Presiden Jokowi hanya seluas 610 ribu hektare lebih atau 5,4 persen izin HTI yang telah diberikan sampai dengan Desember 2020,'' ujar Nunu.
Sedangkan hutan alam atau HPH tercatat izin seluas 18,7 juta hektare yang diberikan sampai Desember 2020.
Selama 2015-2020 era pemerintahan Presiden Jokowi, dikeluarkan izin seluas 291 ribu hektare atau setara dengan di bawah 1,6 persen dari luas total yang diberikan.
KLHK membantah tudingan obral izin buka lahan kawasan hutan era Presiden Jokowi jadi penyebab bencana alam di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News