8 Fakta Petinggi Satpol PP Surabaya Diduga Jual Hasil Penertiban, Sungguh Memalukan

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni mengutarakan Satpol PP adalah institusi yang diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan pelanggaran peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwali).

"Dengan adanya kejadian itu tentu akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap Satpol PP dan menurunkan moral personel Satpol PP lain yang bekerja dengan baik. Setitik nila rusak susu sebelanga," kata dia, Senin (6/6).

6. Kepala Satpol PP Surabaya diminta bertanggung jawab

Guna memulihkan kepercayaan publik buntut kasus tersebut, Arif Fathoni mengharapkan Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto memberikan pemberitahuan setiap perkembangan kasus itu kepada publik.

"Agar publik tidak meraba-raba ke mana perkara itu akan berujung. Namun, ada kepastian dari instansi yang bersangkutan, bahwa yang bersalah harus ditindak dengan tegas," ujar dia.

Dengan adanya kejadian itu, dia juga berharap pengawasan internal terhadap kinerja anggota Satpol PP oleh masing-masing kepala bidang diperkuat lagi.

"Ada audit kinerja berkala sehingga kasus memalukan seperti saat ini tidak terulang di kemudian hari," ucap dia.

7. Tiada landasan hukum soal barang hasil penertiban

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Pertiwi Ayu Krishna mengungkapkan tidak ada aturan tertulis mengenai barang hasil penertiban satpol pp setempat.

“Pada 2012, ada perda dan perwali yang mengatur terkait barang hasil penertiban. Akan tetapi, sekarang sudah tidak berlaku,” kata Ayu saat ditemui di Gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (6/6).