RUU Perampasan Aset Disorot, Pengamat Nilai Pernyataan Prabowo Harus Diwujudkan

“Sudah berkali-kali dibahas, tetapi tak pernah sampai ke tahap pengesahan. Kalau sekarang masih juga tertunda, berarti ada kepentingan besar yang takut jika aturan ini disahkan,” tegas Hardjuno, yang juga kandidat doktor bidang Hukum dan Pembangunan dari Universitas Airlangga.

Dia menegaskan aturan ini penting sebagai landasan hukum yang memungkinkan negara menyita harta yang tidak jelas asal-usulnya, tanpa harus melalui pembuktian pidana.

Mekanisme pembuktian terbalik yang digunakan dalam RUU ini, kata Hardjuno, tak bertentangan dengan prinsip keadilan.

“Negara kehilangan begitu banyak kekayaan karena celah hukum yang belum ditutup. RUU ini bisa menjadi jawaban atas stagnasi itu,” kata dia.

Dia mengingatkan bahwa RUU ini terakhir kali diajukan ke DPR melalui Surpres pada Mei 2023. Namun, belum juga masuk dalam daftar prioritas tahun 2025.

“Kalau Jokowi sudah ajukan dan Prabowo dukung, tinggal DPR dan kabinet menyelesaikan. Jika masih terhambat, rakyat berhak bertanya: siapa yang sedang dilindungi?” pungkasnya. (mcr23/jpnn)