Pengamat Soroti Tata Kelola Danantara, Bisa Jadi Ladang Korupsi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai tata kelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus akuntabel dan transparan.

Dua hal itu menjadi wajib untuk mencegah timbulnya korupsi, seperti kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Persero selama lima tahun terakhir telah merugikan negara hingga Rp 968,5 triliun.

Lalu, korupsi dalam tata niaga timah di PT Timah dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun serta skandal korupsi dana pensiun militer di PT Asabri yang merugikan negara Rp22,7 triliun.

Besaran nilai korupsi menunjukan lemahnya tata kelola sehingga berpotensi menjadi ladang korupsi.

“Kelemahan dalam tata kelola aset negara berpotensi menjadi ladang korupsi sistemik yang merugikan rakyat dalam skala besar. Preseden-preseden korupsi di pemerintahan dan juga di BUMN, sulit membuat kita bisa percaya begitu saja pada Danantara,” ujar Hardjuno, Jumat (28/2).

Hardjuno menyebut sistem audit yang lemah serta minimnya transparansi membuka peluang terjadinya penyimpangan yang bahkan bisa melebihi kasus korupsi di Pertamina.

“Semua kasus ini memperlihatkan bagaimana lemahnya pengawasan terhadap keuangan negara dapat menyebabkan penggerogotan aset yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.

Danantara, dengan mandat untuk mengelola aset negara dalam jumlah yang sangat besar menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi dan pengawasan.