Eks Presbem Unair Kritik Ajakan Menunggak Pajak Kendaraan, Bisa Rugikan Publik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Eks Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unair Muhammad Anang Jazuli mengecam tindakan provokatif yang dilakukan Cak Sholeh yang mengajak masyarakat menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Anang menilai ajakan itu tidak bertanggung jawab dan berpotensi merugikan kepentingan publik, menghambat pembangunan daerah, dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Menurutnya, pajak kendaraan bermotor adalah salah satu sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki jalan, dan meningkatkan layanan publik.

"Mengajak masyarakat untuk menunggak pajak, apalagi memprovokasi mereka untuk menggugat pemimpinnya hanya karena kebijakan Provinsi Jawa Timur berbeda dengan daerah lain, merupakan tindakan yang merusak dan tidak mencerminkan semangat kebersamaan dalam pembangunan," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Kamis (27/3).

Dia menyatakan setiap daerah memiliki pertimbangan fiskal masing-masing dalam menetapkan kebijakan pajak. Oleh karena itu, membandingkan kebijakan pajak Jawa Timur dengan provinsi lain tanpa memahami kondisi dan kebutuhannya adalah langkah keliru yang dapat menyesatkan opini publik.

Anang menyoroti Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak sejak periode pertama telah menjalankan berbagai kebijakan pro-rakyat terkait pajak kendaraan bermotor. Sejak 2019, Pemprov Jatim secara konsisten memberikan insentif berupa:

1. Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor untuk membantu wajib pajak yang terlambat membayar agar tidak terbebani denda.

2. Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua, guna meringankan biaya administrasi bagi pemilik kendaraan.