Pengamat Ekonomi: Kebijakan Pajak Pemprov Jatim Lebih Tepat Dibandingkan Jabar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengamat Ekonomi Unair Gigih Prihantono menilai kebijakan penghapusan denda pajak yang rutin dilakukan Pemprov Jatim lebih tepat dibandingkan kebijakan penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan Pemprov Jabar.

“Kedua kebijakan tersebut memiliki dampak berbeda terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Gigih di Surabaya, Kamis (27/3).

Menurutnya, penghapusan tunggakan pajak dapat berdampak negatif terhadap fiskal daerah, sementara penghapusan denda justru lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“PAD Pemprov Jabar dari pajak kendaraan bermotor per tahun sekitar Rp10 triliun. Namun, dengan kebijakan ini, yang terkumpul baru sekitar Rp70 miliar atau kurang dari 1 persen. Ini memang meningkatkan popularitas, tetapi secara keuangan daerah kurang menguntungkan,” jelasnya.

Gigih menambahkan bahwa penghapusan tunggakan pajak dalam jangka panjang berisiko menurunkan penerimaan daerah, yang akhirnya dapat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik.

Sebaliknya, kebijakan penghapusan denda pajak yang diterapkan Pemprov Jatim dinilai lebih sejalan dengan prinsip perpajakan yang adil dan berkelanjutan.

“Pajak adalah kewajiban yang kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas publik, seperti subsidi untuk Bus Trans Jatim. Jika tunggakan pajak dihapus bertahun-tahun seperti di Jabar, saya khawatir pelayanan publik bisa terganggu, termasuk bantuan bagi warga kurang mampu yang tidak tercakup oleh pemerintah pusat,” katanya.

Gigih juga menyoroti efektivitas kebijakan penghapusan pajak secara keseluruhan. Dia menilai pengalaman kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) di tingkat nasional menunjukkan bahwa pembebasan tarif pajak tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.