Besok, Mahasiswa Hingga Masyarakat Sipil Aksi Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim

“Sekitar 30 persen makanan yang didistribusikan tidak layak konsumsi. Kami meminta ada audit menyeluruh, perbaikan skema distribusi atau pembatalan program,” ucapnya.

Mereka juga mengkritisi Multifungsi TNI-Polri. Sebab, kebijakan itu dinilai bertentangan dengan reformasi demokrasi. Hal tersebut menimbulkan potensi pelanggaran HAM meningkat.

Terakhir, mereka menuntut menghentikan proyek IKN, MBG, serta Danantara yang tidak mendasar dan lebih memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan.  

“Pembebanan APBN untuk proyek-proyek non-prioritas bakal berdampak pada defisit anggaran diprediksi mencapai Rp150 triliun dalam sepuluh tahun,” bebernya.

Dia menambahkan tuntutan aksi itu didasarkan pada kajian data dan fakta yang kuat. Gerakan ini mendesak pemerintah dan DPR untuk segera bertindak demi kepentingan rakyat, bukan oligarki. 

“Masyarakat sipil akan terus mengawal dan memastikan demokrasi tetap berada di jalur yang benar,” pungkasnya. (mcr12/jpnn)