Besok, Mahasiswa Hingga Masyarakat Sipil Aksi Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim

Ketiga, pihaknya mendorong disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pasalnya, sebanyak 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum.

Keempat, menolak revisi UU TNI & Polri yang dianggap tidak pro terhadap rakyat sipil karena meningkatkan potensi represi dan melemahkan demokrasi.

“Adanya potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil. Hal itu berpotensi meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi,” kata dia.

Kelima, menolak revisi UU Minerba & Kejaksaan. Sebab, revisi itu dinilai menguntungkan oligarki tambang dan melemahkan independensi hukum. 

“Dampaknya eksploitasi sumber daya alam serta berkurangnya independensi kejaksaan,” ucapnya

Keenam, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran dan kabinet yang gemuk.

“Pemborosan anggaran akibat struktur kabinet yang terlalu besar.  Lalu pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.  Maka harus ada evaluasi INPRES No. 1 Tahun 2025 dan relokasi anggaran yang lebih tepat,” katanya.

Ketujuh, mengkritisi program Makan Bergizi (MBG). Sebab, ditemukan masalah distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan yang tidak memadai.