Dewan dan Pemkot Surabaya Umumkan Daftar Pengembang Nakal Secara Terbuka

"Sudah banyak kasus pembeli apartemen dirugikan karena pengembang bangkrut atau proyek tidak selesai, bahkan ada salah satu apartemen di kawasan Dharmahusada yang memiliki tunggakan miliaran rupiah kepada Pemkot Surabaya, meskipun sudah dipasangi stiker," ucap Ketua DPD Golkar Surabaya itu.

Dia berpendapat pengembang seperti itu perlu diberi sanksi sosial dengan diumumkan ke publik agar mereka merasa malu dan terdorong untuk mematuhi aturan.

Toni menambahkan, apabila kolaborasi antara Pemkot dan DPRD dapat terjalin secara maksimal maka target peningkatan PAD dari sektor pajak lebih mudah tercapai.

"Semua ini demi mendorong gotong royong antara pemerintah, investor, dan masyarakat Surabaya untuk membangun kota yang lebih maju. Dengan sinergi ini, cita-cita bersama untuk Surabaya bisa diwujudkan," pungkasnya. (mcr23/jpnn)