Wamendagri Ikut Merespons Soal Wacana Pilkada Lewat DPRD, Begini Kalimatnya

“Langsung bisa jadi mahal, biaya tinggi, rumit, banyak juga hibah dari negara yang harusnya bisa dialokasikan untuk kemiskinan, tetapi tersedot untuk pemilu itu negatifnya to positifnya rakyat punya hak langsung,” ungkapnya.

Kemudian, apabila sistem demokrasi dikembalikan ke DPRD, maka diperlukan regulasi yang ketat agar mencegah politik uang.

“Kalo dikembalikan ke DPRD juga mungkin bisa lebih praktis, tetapi bagaimana mencegah politik uang di DPRD itu persoalan lain. Jadi, semua sistem pasti ada negatif positifnya,” katanya.

“Sekarang kami mengajak semua memberi masukan. Kita kaji sama-sama. Presiden memerintahkan ini dikaji serius, dan awal tahun saya kira mulai pembahasan dengan DPR Komisi II,” pungkas Bima. (mcr23/jpnn)