Wamendagri Ikut Merespons Soal Wacana Pilkada Lewat DPRD, Begini Kalimatnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan diperlukan kajian mendalam terkait wacana pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh DPRD.

Jika biaya menjadi persoalan pesta demokrasi lima tahunan itu maka harus dicari penyebabnya.

“Jadi, begini ini karena adanya persoalan politik biaya tinggi mau nyaleg tinggi pilkada tinggi sekarang harus didalami, akar persoalan biaya tinggi apa, apa yang mennyebabkan biaya tinggi. Jangan sampai akar tidak terpecahkan kemudian sistem berubah,” kata Bima, Kamis (19/12).

Kemudian diperlukan rumusan baru untuk menetukan kepala daerah.

“Kedua, ini juga harus dirumuskan desain besar otonomi daerah Indonesia seperti apa, apa titik tumpunya di provinsi, kota kabupaten, berdampak bagi desain sistem pilkada kedepan seperti apa,” jelasnya.

Maka dari itu, untuk merumuskan sistem pilkada yang baru diperlukan masukan dari berbagai pihak, seperti peneliti, masyarakat, dan para ahli.

“Artinya sekarang membuka ruang untuk warga, peneliti, kampus, memberi masukan sistem pilkada sebaiknya seperti apa dengan berbagai catatan semua ada plus minus,” jelasnya.

Dia menilai pilkada dengan sistem langsung memang membutuhkan biaya tak sedikit. Jika dialihkan dengan dipilih oleh DPRD, anggaran itu bisa dialokasikan untuk kemiskinan dan pendidikan.