Pengamat Soroti Ketimpangan Hukum dalam Penanganan Kasus BLBI, Bilang Begini

"Benar bahwa secara doktrin hukum, utang seperti yang dialami Marimutu dapat dianggap sebagai persoalan perdata. Namun, kita harus ingat bahwa BLBI bukan kasus biasa," jelasnya

Hardjuno mendesak adanya reformasi hukum yang lebih luas, terutama dalam menangani kasus-kasus besar yang merugikan negara.

Dia menekankan sistem hukum Indonesia perlu beradaptasi dan memperkuat perangkatnya untuk memastikan kasus-kasus besar seperti BLBI bisa ditangani dengan proporsional dan adil.

"Kasus Marimutu ini hanya puncak gunung es dari masalah yang lebih besar dalam sistem hukum kita," ucapnya.

Dia juga menyoroti ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan tindakan yang setimpal terhadap para obligor besar, yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Dalam konteks ini, Hardjuno mendesak negara untuk mengkaji ulang pendekatan perdata dalam kasus-kasus besar seperti BLBI dan mulai mempertimbangkan langkah-langkah hukum yang lebih keras.

Termasuk menjatuhkan sanksi pidana bagi obligor yang terbukti berusaha menghindari tanggung jawab mereka.

"Dalam kasus BLBI, di mana kerugian negara begitu besar, hukum progresif harus diterapkan. Ini bukan hanya soal menagih utang, tetapi soal menjaga keadilan dan integritas sistem hukum kita," pungkas Hardjuno. (mcr23/jpnn)