Protes Kebijakan Tapera, Ribuan Buruh Bakal Geruduk DPRD & Kantor Gubernur Jatim

"Kalau dipaksakan bisa merugikan buruh dan peserta Tapera. Secara akal sehat dan perhitungan matematis, iuran sebesar tiga persen dengan dibayar pengusaha 0,5 persen dan dibayar buruh 2,5 persen tidak akan mencukupi buruh membeli rumah pada usia pensiun atau saat di PHK," katanya.

Kemudian, dengan adanya iuran Tapera maka akan membebani buruh dan rakyat saat ini.

Dalam lima tahun terakhir, upah riil buruh (daya beli buruh) turun 30 persen. Hal itu akibat upah tidak naik hampir tiga tahun berturut-turut dan tahun ini naik murah sekali.

"Apabila dipotong lagi tiga persen untuk Tapera, beban hidup buruh makin berat, apalagi potongan iuran untuk buruh lima kali lipat dari potongan iuran pengusaha," ucapnya.

Dia menilai program Tapera terkesan dipaksakan hanya untuk mengumpulkan dana, khususnya dari buruh, PNS, TNI/Polri, dan masyarakat umum.

"Jangan sampai korupsi baru merajalela di Tapera sebagaimana terjadi di ASABRI dan TASPEN. Dengan demikian, Tapera kurang tepat dijalankan sebelum ada pengawasan yang sangat melekat untuk tidak terjadinya korupsi dalam dana program Tapera," tutur Nuruddin. (mcr23/jpnn)