Serikat Buruh Jatim Tolak Program Tapera, Pertanyakan Manfaatnya Bagi Pekerja

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat penolakan dari serikat buruh di Jawa Timur. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum Gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER Jatim) Edi Kuncoro.

Edi menilai Program Tapera hanya akal-akalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai cara pintas menambah anggaran negara lewat pungutan rakyat yang dikonstruksikan dengan undang-undang.

Selain itu, pemerintah disebut sangat berambisi menjalankan Program Tapera lantaran kebijakan itu bisa membuat negara memperoleh sumber keuangan baru yang cukup besar.

"Pertama, jumlah pekerja di Indonesia kurang lebih 149 juta, dengan asumsi upah rata-rata sekitar Rp3 juta dan tertinggi Rp5 juta. Misalnya, diambil tiga persen itu bisa mengumpulkan Rp16 triliun (per bulan, red)," kata Edi, Kamis (30/5).

Dia menyebutkan iuran Program Tapera berkisar di angka tiga persen, di mana 2,5 persennya menjadi tanggungan pekerja, sedangkan sisanya 0,5 persen dibayarkan perusahaan tempat pegawai itu bekerja.

Menurutnya, kebijakan tersebut kurang rasional lantaran ketika dihitung secara sistematis hasil akumulasi dari iuran bulanan itu tidak akan mencukupi untuk membeli rumah, bahkan hingga pekerja pensiun sekali pun.

Pihaknya juga menolak Program Tapera karena sampai saat ini pekerja sudah menanggung berbagai macam iuran dengan persentase mencapai belasan persen dari upah yang diterima, sedangkan kenaikan upah setiap tahun tak seberapa.

Karena itu, Edi bersama serikat pekerja lain menolak program tersebut. Apabila pemerintah masih ngotot menjalankannya, pihaknya bakal turun ke jalan menggelar aksi besar-besaran.