Lumajang Serasikan APBD dengan Kebijakan Fiskal Nasional

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Pemkab Lumajang menyamakan APBD 2024 dengan kebijakan fiskal nasional supaya stabilitas ekonomi daerah setempat dapat terjaga.

Hal itu disebutkan oleh Penjabat Bupati Lumajang Indah Wahyuni dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/11).

Dia menjelaskan melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, diharapkan pemda bersama dengan pemerintah pusat dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

"Hal itu juga dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.

Dia menjelaskan penguatan transformasi ekonomi yang inklusif untuk percepatan pembangunan berkelanjutan ditempuh melalui optimalisasi tiga (tiga) fungsi utama APBD, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

"Harapan saya, dengan waktu yang terbatas itu, Tim Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD), Badan Anggaran, dan seluruh fraksi, serta komisi DPRD dan seluruh OPD selaku mitra kerja dapat menyelesaikan pembahasan RAPBD 2024 tepat waktu," ujarnya.

Dia mengungkapkan terdapat delapan prioritas pembangunan di Lumajang, yakni pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata.

Kemudian penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan; peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar; peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; serta peningkatan kondusifitas wilayah serta kualitas pelayanan publik berbasis IT.