Perhutani Didemo Aktivis Lingkungan Soal Perusakan Hutan Lindung Mendiro

Jumat, 22 September 2023 – 11:36 WIB

Sejumlah aktivis lingkungan hidup dari Perkumpulan Telapak Badan Teritorial Jawa Timur, Ecoton, Komunitas Green Woman dan sejumlah mahasiswa melakukan aksi teatrikal saat berunjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/9). ANTARA/Didik Suhartono

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perhutani Divisi Regional Jawa Timur mendapat laporan tujuh pohon hilang jenis Johar, Mahoni, dan Kemiri pada 27 Agustus 2023.

Hal tersebut merupakan temuan dari perwakilan Telapak Badan Teritorial Jatim bersama Ecoton atas dugaan perusakan dan penebangan pohon di Hutan Lindung Mendiro, Wonosalam, Kabupaten Jombang.

"Menurut laporan ada empat pohon Johar, tiga Mahoni, dan satu Kemiri. Hal tersebut sudah kami terima laporannya sejak 27 Agustus 2023," ujar Sekretaris Perhutani Jatim Akhmad Faizal, Kamis (21/9).

Baca Juga:

Dari hasil audiensi, pihak teritorial dan ecoton memberikan somasi kepada Perhutani untuk menyelesaikan masalah temuan-temuan di wilayah tersebut.

"Temuannya terkait pembukaan wisata, penebangan pohon, kelompok tani hutan dan sebagainya," katanya.

Oleh karena itu, substansi dari somasi tersebut akan pihaknya tindaklanjuti, terutama yang menjadi kewenangannya secara internal.

"Pihak kami dalam waktu dekat akan menindaklanjuti dan menelusuri temuan-temuan dari tuntutan yang mereka berikan," tuturnya.

Salah satu tim Advokasi Hutan Lindung Wonosalam Kholid Basyaiban mengatakan aksi tersebut menyampaikan pendapat dan somasi yang dilayangkan ke pihak Perhutani regional Jatim.

“Dalam aksi juga disampaikan poster yang berisikan sindiran, selain itu membawa kayu dan massa aksi juga menuliskan kalimat 'Stop Ajari Rakyat Nyolong Kayu di Hutan Lindung' dan 'Lindungi Hutan Mendiro Sumber Air Kali Brantas'," ucapnya.

Dengan adanya penyampaian somasi lewat audiensi dengan pihak Perhutani diharapkan agar segera diselesaikan dengan cepat.

"Harapannya segera ditindaklanjuti permasalahan tersebut, yang pertama menindak oknum terlibat dalam perusakan hutan, kedua petak 15 ini dijadikan kawasan Perhutani sosial karena memang ada konflik antarmasyarakat pengelola hutan," kata dia.

Dengan begitu, konflik antarmasyarakat bisa teratasi, jika masing-masing diberikan legalitas mengelola hutan tanpa mengurangi fungsinya.

"Jangan sampai dijadikan wisata yang merusak ekosistem dan fungsi hutan lindung," pungkasnya. (antara/mcr12/jpnn)