Dewan Pendidikan Respons Polemik Seragam Sekolah Dijual Mahal, Begini Kalimatnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Dewan Pendidikan Jatim Prof Dr Warsono merespons polemik seragam mahal di SMA/SMK. Menurutnya, hal tersebut sebetulnya bisa dihindari, jika sejak awal sekolah melakukan musyawarah dengan wali murid.

“Sebetulnya bisa dihindari dan tidak melakukan monopoli penjualan seragam, jika sejak awal ada musyawarah dengan wali murid,” ujar Warsono, Selasa (25/7).

Musyawarah tersebut menyamakan persepsi tidak ada kewajiban membeli dan tidak ada sanksi ketika ada wali murid membeli seragam di luar koperasi siswa.

“Kaitannya dengan harga murah atau lebih mahal harus dijawab sesuai fakta di lapangan. Sebetulnya persoalan ini menjadi polemik besar, jika sekolah melakukan monopoli penyediaan seragam sekolah,” katanya.

Apabila hal tersebut terjadi, seperti yang sedang ramai saat ini maka seragam yang disediakan sekolah  tidak bisa ditemukan atau berbeda dengan di pasaran.

Terkait penjualan seragam khusus, jas almamater, atau batik di sekolah harus disesuaikan dengan aturan Pemda atau yang sudah diatur Dindik Jatim.

Bisa jadi atau kemungkinan sejumlah daerah mewajibkan penggunaan batik untuk menghidupkan UMKM.

“Banyak hal yang perlu disosialisasikan dan dipahami bersama karena tidak boleh ada pemaksaan atau sanksi tersembunyi dalam penjualan seragam, apalagi sekolah memiliki inisiatif dalam penjualan lewat koperasi atau komite,” ucapnya.