Petani di Tulungagung Mengeluh, Pupuk Subsidi Kini Tak Bisa Diakses, Waduh

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pupuk bersubsidi yang sudah tak bisa diakses lagi seperti tahun-tahun lalu dikeluhkan puluhan petani sekitar hutan asal daerah Jengglungharjo dan Tenggar Rejo.

Kondisi tersebut disampaikan para petani hutan saat menggelar aksi damai di DPRD Tulungagung, Jumat (23/9).

"Para petani ini tak mendapat kuota pupuk bersubsidi, mereka tak bisa masuk dan mengakses sistem e-RDKK tahun anggaran 2023," kata Juru Kampanye PPLH Mangkubumi Munif Rodaim.

Menurut dia, hasil sosialisasi yang dilakukan Dinas Kabupaten Tulungagung untuk input dalam e-RDKK adalah petani penggarap lahan pertanian program PHBM (pengelolaan hutan bersama masyarakat).

"Petaninya yang tergabung dalam organisasi atau lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), bukan kelompok tani hutan (KTH).

Agar bisa diinput ke sistem e-RDKK maka KTH harus mengundurkan diri dan bergabung dalam LMDH.

"Kalau yang disampaikan tadi pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2021 hanya mengatur tentang persoalan jenis pupuk dan komoditi tanaman," ujarnya.

Dalam Permentan itu tak mengatur kelembagaan petani. Dari datanya di Tenggar Rejo ada 614 anggota KTH dan Jengglungharjo ada 445 orang.