PWNU Jatim Soroti Soal Brigjen Chandra Jadi Penjabat Bupati SBB, Ungkit Reformasi 1998
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengecam rencana pengangkatan sejumlah anggota TNI/Polri sebagai penjabat (Pj) kepala daerah.
Wakil Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdussalam Shohib pun mengungkit dua dari enam tuntutan yang dikenal sebagai agenda reformasi 1998.
“Di antara tuntutan reformasi yang terjadi 24 tahun lalu ialah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu, juga tuntutan dihapuskan dwifungsi TNI-Polri,” katanya, seperti dikutip dari laman NU Jatim, Senin (30/5).
Gus Salam, sapaannya, menegaskan bahwa pengangkatan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali dwifungsi TNI/Polri.
“NU sebagai bagian elemen civil society mengingatkan bahwa penunjukan anggota TNI/Polri yang masih aktif bertugas, berlawanan dengan semangat reformasi,” ucapnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar itu juga mengajak semua elemen masyarakat untuk mengawal dan peduli dengan jalannya reformasi dan demokrasi.
"Untuk itu, PWNU Jatim mengajak kekuatan masyarakat sipil di Indonesia untuk bersama-sama menolak kebijakan pemerintah tersebut,” tuturnya.
Berikut tiga sikap PWNU Jawa Timur yang disampaikan KH Abdussalam Shohib selaku Wakil Ketua PWNU Jatim:
PWNU tak setuju dengan penunjukkan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin ditunjuk sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku. Alasannya?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
