Langgar Prokes, RHU di Surabaya Ditutup 4 Bulan, Legislator Enggak Setuju

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz tidak menyetujui sanksi penutupan selama empat bulan bagi tempat rekreasi hiburan umum (RHU) yang kedapatan melanggar prokes.

"Saya kurang setuju dengan pemberlakuan sanksi RHU berupa penutupan empat bulan yang diberlakukan Pemkot Surabaya," kata dia, Selasa (26/10).

Menurut dia, para pengusaha RHU tersebut sudah berhenti beroperasi sangat lama imbas pandemi COVID-19 dan pemberlakuan PPKM.

"Semestinya peringatan dahulu satu, dua, tiga, baru penutupan," ujar Mahfudz.

Sebelumnya, ada 199 RHU di Kota Surabaya yang telah menandatangani pakta integritas terkait dengan pembukaan RHU pada Jumat (22/10).

Isi pakta integritas tersebut, di antaranya, pemilik, pengelola, dan penanggung jawab RHU wajib mematuhi jam operasional sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, pemberian barcode untuk aplikasi PeduliLindungi dan setiap pengunjung wajib sudah tervaksinasi. Pemilik RHU juga diwajibkan mencatat identitas yang tertera di KTP pengunjung.

Untuk kapasitas RHU yang diizinkan maksimal 75 persen serta wajib menjalankan SOP sesuai yang telah ditetapkan Pemkot Surabaya.