Geruduk DPRD Jatim, Ratusan Buruh Tolak Penonaktifkan Peserta BPJS Bagi Warga Miskin

jatim.jpnn.com, SUURABAYA - Ratusan pekerja bersama sukarelawan kesehatan yang tergabung dalam Jamkeswatch - KSPI menggeruduk Gedung DPRD Provinsi Jatim, Rabu (19/1). 

Mereka menyuarakan penolakan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan terhadap warga miskin

Cuaca hujan deras tidak mengendurkan niat para demonstran dalam merapatkan barisan untuk berunjuk rasa. Beberapa saat kemudian, perwakilan buruh bersama Komisi E DPRD Jatim dan dinas terkait melakukan pertemuan.

Sekretaris Jamkeswatch - KSPI Jatim, Nuruddin Hidayat, mengatakan terdapat 622.986 jiwa warga Jatim dari kalangan miskin tidak memiliki jaminan kesehatan, 

"Alasan penonaktifan secara sepihak karena tidak ada anggaran. Anggaran yang digunakan untuk tahun 2021 kemarin berasal dari pajak rokok. Sementara 37,5 persen digunakan untuk membayar iuran warga miskin BPJS kesehatan," ujarnya, usai audiensi.

Nuruddin menekankan, ada tiga hal yang harus dilakukan kepada Pemprov Jatim dan BPJS. Pertama, solusi jangka pendek terhadap beberapa peserta di antaranya yang sedang membutuhkan layanan kesehatan dan dirawat dalam rumah sakit.

Lalu, solusi jangka menengah, dengan mengalihkan kepesertaan warga miskin tersebut menjadi pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau bukan pekerja (BP) yang dibiayai kabupaten kota, atau dialihkan menjadi penerima bantuan iuran (PBI) jika dibiayai oleh pemerintah pusat

"Pembiayaan harus dialihkan Pemprov jatim bagi yang sedang berobat dan sedang membutuhkan layanan kesehatan," tegasnya.