Geruduk DPRD Jatim, Ratusan Buruh Tolak Penonaktifkan Peserta BPJS Bagi Warga Miskin

Nuruddin mendorong agar dianggarkan tersendiri dari APBD Jawa Timur, khusus untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang tidak mampu.

"Kepada BPJS kalau mau menonaktifkan kepesertaan khususnya kategori PBI iuran yang dibiayai pemerintah, sebaiknya diberitahukan dahulu. Jangan sampai ketika mereka baru tahu saat mau berobat," tegasnya.

Nuruddin bahkan mengungkapkan ada beberapa kasus yang ditangani sampai meninggal dunia karena keterlambatan mengurus administrasi s dampak yang dialami menjadi fatal.

"Pemprov harus bertanggung jawab karena informasi yang diberikan tersebut sangat mendadak lantaran Desember dikirimkan surat serta Januari dinonaktifkan," ucap Nuruddin. (mcr23/jpnn)