Tolak Efisiensi Anggaran, BEM Unair Bakal Demo di Depan Gedung DPRD Jatim
Lalu poin ketiga soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihaknya setuju dengan program tersebut, tetapi menolak implementasinya yang mengorbankan sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan.
"Kami meminta transparansi sasaran program agar hanya menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mempertanyakan keterlibatan TNI dalam implementasi MBG serta potensi kembalinya Dwi Fungsi ABRI," ucapnya.
Poin empat soal pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk infrastruktur dan transportasi. BEM Unair menolak pemotongan anggaran transportasi publik seperti Trans Metro Dewata.
"Menuntut Pemda untuk meningkatkan layanan transportasi umum, terutama di Surabaya Raya. Menolak pengalihan APBD ke MBG yang mengorbankan transportasi publik dan infrastruktur penting lainnya," jelasnya.
Poin lima soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kampus. Pada kebijakan tersebut, pihaknya menolak karena bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
"Menentang keputusan pemerintah yang tidak memprioritaskan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam," sebut Atha.
Poin enam, soal kebijakan populis dan beban utang negara. BEM Unair mengkritisi program populis seperti kenaikan gaji hakim dan guru yang berisiko membebani keuangan negara.
"Kami mempertanyakan transparansi utang luar negeri, terutama bunga utang ke China yang mencapai Rp800 triliun/tahun. Kami juga mempertanyakan keberlanjutan proyek IKN yang didanai APBN meski dijanjikan akan dibiayai investor," tuturnya.
BEM Unair bakal gelar demo tolak efesiensi anggaran berdampak pada anggaran pendidikan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
