Tekan Kemiskinan Esktrem & Stunting, Pemkot Surabaya Dapat Insentif Fiskal Rp19 M
Terkait prevalensi stunting, Pemkot Surabaya juga sukses menekannya ke level 1,6 persen, terendah se-Indonesia. Eri menargetkan prevalensi stunting bisa mencapai nol persen pada tahun ini.
Eri menambahkan Pemkot Surabaya juga terus menggeber percepatan belanja daerah, APBD menjadi salah satu instrumen vital dalam menggerakkan perekonomian, yang ujungnya adalah penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Pemkot Surabaya mengalokasikan sebagian besar belanja APBD-nya untuk produk dalam negeri dan UMKM sehingga belanja tersebut memberi dampak pengganda (multiplier effect) ke pelaku ekonomi lokal.
Terbukti, pertumbuhan ekonomi Surabaya mencapai 5,7 persen per 2023, di atas rata-rata Jawa Timur dan nasional. Tingkat pengangguran terbuka juga terus menurun dari 9,68 persen pada 2021 menjadi 6,76 pada 2023.
“Makin cepat belanja daerah disalurkan, semakin cepat pula perekonomian bergerak, tetapi tentu aspek kecepatan ini tidak mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tetap prudent dan taat aturan,” kata Eri. (mcr23/jpnn)
Kemenkeu memberikan insentif fiskal Rp19 miliar bentuk penghargaan kepada Pemkot Surabaya yang bisa turunkan kemiskinan ekstrem hingga stunting.
Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
