Pakar: Pilkada Serentak Momentum Menentukan Pembangunan & Kesejahteraan Rakyat

Untuk membangun demokrasi yang kuat, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi harus menjadi prioritas utama. Tingkat pendidikan yang rendah bisa menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

"Pemerintah harus berinvestasi dalam pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi tentang kesadaran politik dan sosial," kata dia.

Benny menyebut pemberdayaan ekonomi juga penting. Masyarakat yang mandiri secara ekonomi akan memiliki daya tawar lebih tinggi dalam proses demokrasi. mereka tidak mudah terjebak dalam politik uang atau janji-janji kosong dari politisi.

"Pemerintah harus mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, menyediakan akses lebih baik terhadap modal dan pelatihan, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif," ucapnya.

Masyarakat sendiri harus kritis terhadap janji-janji politik dan tidak mudah terpengaruh politik uang, Partisipasi mereka dalam proses demokrasi bukan hanya dalam bentuk pemilihan, tetapi pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah.

"Masyarakat harus berani menyuarakan ketidakpuasan mereka, jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Mereka harus aktif dalam diskusi publik, memberikan masukan konstruktif, dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama," katanya.

Benny melanjutkan demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum dapat berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Salah satu tantangan terbesar adalah politik uang, di mana calon pemimpin atau partai politik menggunakan uang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.