Pakar Ekonomi Sebut Bansos Mutlak Dibutuhkan, Nilainya Ditambah Jika Perlu

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Teguh Dartanto menyebut bantuan sosial (bansos) adalah kebijakan mutlak yang harus disediakan negara kepada rakyatnya.

Dia juga menyarankan agar anggaran untuk bansos ditambah dengan catatan strategi distribusi dan pengentasan kemiskinan yang jelas dan terstruktur.

Menurutnya, pemberian bansos bukan kebijakan yang identik dengan negara berkembang, justru banyak negara maju yang menjadikan bansos strategi perlindungan sosial.

“Bansos itu diperlukan karena bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat kelompok bawah. Kalau itu dihilangkan, justru berbahaya karena menyangkut nasib orang,” ujar Teguh tertulis, Kamis (21/12).

Jadi, yang menjadi perdebatan bukan dibutuhkan atau tidak, tetapi perlunya perbaikan dari sisi penerimaan dan strateginya harus lebih jelas.

“Di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jepang, bansos pun masih ada. Malah lebih komprehensif. Semua negara di dunia pasti punya bansos,” katanya.

Dekan FEB UI itu mengusulkan dua strategi agar pemberian bansos lebih efektif di Indonesia. Pertama, pemerintah harus punya strategi graduasi atau memikirkan para penerima bansos bisa naik kelas. 

Terkait strategi pertama, dia menyoroti dua jenis bantuan yang disediakan pemerintah, yaitu bantuan yang sifatnya bertahan hidup seperti bantuan langsung tunai (BLT) atau pemberian sembako dan bantuan bersifat produktif seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).