Hindari KKN, Petani & DPRD Jatim Sepakati Pakta Integritas Reforma Agraria

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Massa Front Perjuangan Petani Mataraman (FPPM) akhirnya bertemu dengan sejumlah dinas terkait melakukan audiensi di DPRD Jatim, Senin (14/8).

Pihak lain yang hadir dari Dinas Kehutanan, Kanwil BPN, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) dan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.

Audiensi tersebut membahas seputar permasalahan program perhutanan sosial dan reforma agraria. Massa FPPM mendesak agar pihak terkait bisa menjalankan program tanpa kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Audiensi tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan ditandai penandatanganan pakta integritas oleh anggota Komisi B DPRD Jatim Noe Soetjipto, Kepala Dinas Perkebunan Jatim Heru Suseno, Sekretaris Dinas Kehutanan Jatim Deden Suhendi, perwakilan ATR/BPN Kanwil Jatim, Dinas Pertanian, dan perwakilan petani dari 19 kabupaten di Jatim.

Koordinator FPPM M Trijanto mengatakan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan agar semua pihak melaksanakan program-program reforma agraria tanpa ada KKN di Jatim.

"Hasil pakta integritas ini nanti akan kami sampaikan ke masyarakat agar semua pihak,baik Pemprov Jatim, DPRD Jatim, Perhutani dan masyarakat pegiat reforma agraria harus sepakat dan sesuai regulasi yang ada," ujar Trijanto.

Trijanto mengungkapkan dalam audiensi tersebut terdapat temuan berbau KKN di lapangan. Temuan itu yang akhirnya merugikan masyarakat dan kurang rasional.

"Temuan kami yang terlihat ada bantuan untuk masyarakat kurang rasional, seperti bantuan lebah Rp1,6 miliar, tetapi faktanya lebah datang masyarakat juga diminta menyiapkan gula dan tidak punya. Akhirnya lebah lari. Seharusnya program bantuan ada tahapannya, masak hutan gundul dikasih bantuan seperti itu," katanya.