PHRI Jatim Kritik Larangan Pejabat Gelar Buka Bersama, Alasannya?

“Kalau pejabat diundang ternyata tidak berani datang terkait perizinan. Nah ini boleh atau tidak masih belum jelas. Aturannya belum jelas, tetapi dampaknya sudah jelas,” katanya.

Dia mengaku seluruh okupansi pengusaha hotel dan restoran masih 20-30 persen.

“Sebetulnya sudah ada event buka bersama 20-30 persen sudah booking untuk paket buka puasa. Mereka mengundang pejabat, tetapi terjanggal aturan itu,” tuturnya.

Dwi khawatir masyarakat yang sudah melakukan booking tempat untuk event buka bersama yang mengundang pejabat dibatalkan akibat aturan tersebut.

“Mereka sudah booking jauh-jauh hari event buka bersama itu sampai sekarang belum berani memastikan. Jadi, itu yang membuat teman-teman ini resah,” ujarnya.

Menurutnya, ketika klien membatalkan event buka bersama bisa merugikan hotel atau restoran tersebut.

“Pembatalan atau tidak jadinya event buka puasa bersama ini yang dianggap suatu kerugian,” katanya.

Maka dari itu, dia mendorong pemerintah pusat untuk memperjelas aturan larangan pejabat pemerintahan untuk buka bersama.