Peternak yang Hewannya Mati Akibat PMK Bakal Dapat Kompensasi?

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Plt. Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menjelaskan soal wacana pemberian kompensasi atau bantuan kepada peternak yang hewannya sakit, atau bahkan mati akibat penyakit mulut dan kuku (PMK).

Dia mengatakan pihaknya telah menggeser anggaran dari pos belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan wabah PMK berupa obat-obatan maupun kompensasi.

Hanya saja, lanjut Emil, pemprov masih menunggu keputusan pemerintah pusat melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) No 32 Tahun 2022.

"Inmendagri untuk pengalokasian BTT menjadi landasan dalam penanganan darurat terhadap PMK," katanya, Selasa (5/7)
.
Nantinya, kata Emil, Inmendagri segera ditindaklanjuti bersama kabupaten/kota lainnya untuk mengimplementasikan keterkaitan BTT maupun instruksi lainnya.

"Kami berharap segera ada instruksi spesifik yang memungkinkan BTT dapat dipergunakan untuk penanganan bencana dengan prosedur sesuai konsep kedaruratan," ujarnya.

Inmendagri 32 Tahun 2022 dikabarkan selesai digodok oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Poinnya, kasus PMK menjadi prioritas dan sesegera mungkin mengalokasikan BTT sesuai kebijakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk mengakselerasi ketersediaan obat.

"Inmendagri itu landasan komprehensif, bukan hanya menjawab BTT, melainkan semua hal-hal yang harus dilakukan pemda dalam menyikapi berkembangnya PMK," tutur Emil.