Diduga Ada Konspirasi Pemerintah di Balik Molornya Penetapan NIP PPPK

Jufri mengingatkan pemerintah bahwa calon PPPK guru tahap 1 merupakan guru honorer negeri yang sudah mengabdi tanpa putus.

Oleh karena itu, tegas dia, tidak fair kalau masa pengabdian tanpa putus itu diabaikan.

"Kalau SPMT ditetapkan April atau Mei, lantas yang bulan sebelumnya bagaimana?" tanya dia.

Jufri mengatakan tidak sedikit daerah tak membayarkan gaji calon PPPK guru tahap 1 dan 2 karena dianggap sudah ASN.

Menurut dia, kalau gajinya cuma dihitung mulai April, maka guru honorer akan mengalami kerugian berlipat.

Mereka terancam tidak rapelan Februari dan Maret. Menurut dia, hal ini sangat bertentangan dengan asas keadilan.

"Kami berharap SPMT dihitung sesuai SK PPPK dan masa kontrak," ujarnya.
Dia juga menyinggung masalah NIP PPPK di Kabupaten Bondowoso.

Sampai detik ini, pengajuan NIP PPPK guru tahap 1 dan 2 belum disetujui Badan Kepegawaian Negara (BKN).