Kadin Surabaya Sebut Kebijakan Tes PCR Memberatkan Pelaku Usaha
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya meminta pemerintah memperluas vaksinasi dibanding memaksakan penggunaan wajib tes usap atau PCR.
Wakil Ketua Bidang Kesehatan, Milenial dan Industri Olahraga, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Edra Brahmantya Susilo mengatakan kebijakan tes PCR bagi pelaku perjalanan banyak menimbulkan kontroversi.
"Dengan memperbanyak vaksinasi itu lebih logis daripada memaksakan kebijakan PCR," ujarnya di Surabaya, Senin (25/10).
Menurut dia, dengan diberlakukannya tes PCR makin membingungkan para pelaku ekonomi, di mana di sisi lain pelaku diminta bangkit, tetapi di sisi lainnya harus menghadapi regulasi yang menghambat.
"Oleh karena itu, sebenarnya kebijakan tes usap saat ini kurang tepat karena kondisi dan situasi Covid-19 terutama di Jatim sudah cukup melandai, bahkan status PPKM sudah berada di level 1," tutur Endra.
Endra mengatakan, pada saat varian Delta muncul dan terjadi gelombang kedua pemerintah hanya menerapkan syarat tes antigen.
Baca Juga:
"Namun, saat kasus melandai seperti sekarang, ekonomi dan pariwisata naik justru aturannya wajib tes usap," imbuhnya.
Endra menambahkan kebijakan tersebut sangat memberatkan, sebab tes tersebut tidak gratis. (antara/mcr17/jpnn)
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya meminta pemerintah memperluas vaksinasi dibanding memaksakan penggunaan wajib tes usap atau PCR.
Redaktur & Reporter : Febriansyah
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News
