Komisioner KPU & PPK di Bangkalan Tak Netral, Ingin Loloskan Nama-Nama Calon KPPS

Bukti yang diterima Bawaslu tersebut berupa berkas dan kaset berisi rekaman. Kasus itu dilaporkan oleh anggota PPS yang sudah dipecat secara tidak hormat.

"Panwascam sebetulnya sudah menerima aduan masyarakat, tetapi sayangnya tidak ada bukti atau saksi yang disertakan. Kami sudah meminta pada pelapor untuk melengkapi, sampai sekarang tidak ada, makanya tidak kami tindaklanjuti," katanya.

Sebelumnya pada Rabu (27/12) pagi, sekelompok massa berunjuk rasa ke Kantor Bawaslu Bangkalan menuntut agar institusi pengawas pemilu tersebut mengusut tuntas kasus tersebut karena dinilai telah mencederai tahapan pemilu di Kabupaten Bangkalan.

"Kami datang ke sini untuk melaporkan pelanggaran administrasi dan kode etik oleh KPU dan PPK Kecamatan Sepulu. Kasus ini bermula dari kavling-mengkavling rekrutmen KPPS oleh PPK atas petunjuk KPU," kata juru bicara pengunjuk rasa Muhammad Mabrur.

Laporan yang anggota PPS yang menyebutkan bahwa mereka dipecat karena tidak mengikuti instruksi KPU berbeda dengan pengakuan KPU Bangkalan.

Menurut Komisioner KPU Bangkalan Sairil Munir, yang melakukan pelanggaran kode etik bukan PPK dan KPU Bangkalan, akan tetapi PPS.

"Yang benar, yang diduga melakukan pelanggaran kode etik itu adalah PPS. Karena itu, PPS yang terbukti melanggar tersebut dipecat," kata Munir dalam keterangan tertulis. (antara/mcr12/jpnn)